Lombok, 30 April 2026 – Seorang calon penonton menulis singkat di kolom komentar: “Banyak omong, padahal yang kami tunggu cuma refund-an tiket.” Kalimat itu pendek, tapi mewakili ribuan orang yang kini menunggu tanpa kejelasan.
Itulah yang tersisa dari rencana konser “Merayakan Singphoria Lombok,” sebuah acara yang pada 21 April 2026 masih dipromosikan dengan penuh antusiasme melalui Instagram resmi penyelenggara. Poster bergambar sejumlah musisi populer beredar, tiket dijual, dan jadwal sudah ditetapkan: 1 Mei 2026, di Lapangan Parkir Timur Lombok Epicentrum.
Tidak sampai dua pekan kemudian, semuanya runtuh.
Pada 23 April 2026, Singphoria mengumumkan penundaan. Alasannya, acara bertepatan dengan Hari Buruh Internasional yang dinilai berpotensi memengaruhi situasi dan mobilitas. Penyelenggara menegaskan acara tidak dibatalkan, hanya dijadwalkan ulang, dan tiket yang telah dibeli diklaim tetap berlaku.
Tapi pengumuman itu justru membuka keran kekecewaan. Di media sosial, pertanyaan soal jadwal baru dan mekanisme pengembalian dana tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Situasi semakin memanas ketika salah satu mitra ticketing, Kementerian Tiket NTB, menyatakan mundur dari kerja sama. Mereka menyebut “kurangnya kejelasan dan koordinasi dari panitia” sebagai alasan, ditambah adanya informasi tertentu yang membuat kerja sama tidak bisa dilanjutkan.
Puncak krisis tiba pada 29 April 2026. Singphoria mengumumkan pengunduran diri dari dunia promotor dan perkonseran di Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis, disebutkan bahwa keputusan itu diambil untuk menyelesaikan kewajiban yang belum tuntas sekaligus meredam kegaduhan yang terus berkembang.
Bersamaan dengan itu, muncul nama baru: Event Creator Indonesia, yang disebut akan mengambil alih penyelenggaraan event selanjutnya. Namun dalam pernyataan yang sama, Singphoria menegaskan bahwa pihak tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kewajiban sebelumnya. Artinya, tanggung jawab kepada penonton yang telah membeli tiket tetap berada di tangan Singphoria.
Di hari yang sama, Event Creator Indonesia merilis pernyataan terpisah. Mereka berkomitmen memastikan acara tetap berjalan dengan persiapan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya bagi para pemegang tiket. Mereka juga menjanjikan informasi lanjutan secara bertahap melalui kanal resmi.
Tapi publik langsung bertanya: siapa Event Creator Indonesia?
Dari akun Instagram resmi mereka, bio yang tertera hanya berbunyi “Event Organizer & Creative Production Company.” Tidak ada portofolio, tidak ada nama tim, tidak ada rekam jejak yang bisa diverifikasi. Dalam situasi normal, itu mungkin bukan masalah besar. Dalam konteks krisis kepercayaan seperti ini, ketiadaan informasi sama artinya dengan menambah keraguan.
Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kekosongan yang paling mendasar: hingga berita ini diturunkan, tidak ada kontak resmi yang bisa dihubungi oleh pemegang tiket untuk keperluan refund maupun konfirmasi. Singphoria menyatakan kewajiban ada di pihak mereka, tapi telah mengumumkan mundur. Event Creator Indonesia berbicara soal solusi, tapi tidak menyediakan saluran komunikasi yang jelas. Di antara dua pernyataan itulah para pembeli tiket terjebak.
Komentar-komentar di media sosial mencerminkan kemarahan yang sudah melampaui kesabaran. “KAMI CUMA MAU LIHAT UANG KAMI KEMBALI, BUKAN HANYA PENGUMUMAN YANG DIKIRA BISA JADI PENENANG PADAHAL NGGA,” tulis salah satu akun. Yang lain lebih singkat: “ENAK BANGET CUCI TANGAN!”
Kemarahan itu kini mulai mengarah ke individu. Nama Klara, yang tercantum dalam pernyataan terakhir Singphoria sebagai pemberi keterangan, disebut berulang kali oleh netizen. “REMEMBER HER NAME, KLARA! SEMOGA GA ADA EVENT LAGI YANG BISA LO MASUKIN,” begitu salah satu komentar yang banyak mendapat respons. Fenomena ini mencerminkan pergeseran yang perlu dicatat: ketika institusi gagal memberikan akuntabilitas, publik mulai mencarinya pada wajah-wajah individual.
Sejumlah pelaku industri turut menyoroti persoalan ini. Lalu Rio Febri mempertanyakan kejelasan entitas Singphoria dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, klaim pengambilalihan oleh pihak baru justru menimbulkan pertanyaan baru, terutama soal kapasitas dan alasan sebuah entitas baru mau mengelola brand yang tengah dilanda krisis.
Pelaku event organizer lain di Lombok, Lalu Dhena, melihat kasus ini sebagai cermin dari persoalan yang lebih mendasar. Banyak promotor, katanya, terlalu bergantung pada proyeksi penjualan tiket tanpa memperhitungkan risiko nyata di lapangan, termasuk biaya-biaya yang kerap luput dari kalkulasi awal seperti pajak, royalti musik, keamanan, dan perizinan. “Banyak promotor berharap semuanya berjalan lancar tanpa menyiapkan rencana cadangan,” ujarnya.
Rencana penyelenggaraan ulang yang disebut-sebut akan digelar pada 5 Juni 2026 belum mampu meredakan situasi. Di kolom komentar, skeptisisme mendominasi. Dan selama tidak ada mekanisme refund yang jelas, tidak ada kontak yang bisa dihubungi, serta tidak ada kepastian dari pihak yang mengaku bertanggung jawab, kepercayaan itu akan terus sulit dipulihkan.
Kasus Singphoria Lombok bukan sekadar soal konser yang batal. Ini adalah pertanyaan terbuka tentang sejauh mana industri penyelenggaraan acara di daerah siap melindungi penonton yang sudah mempercayakan uangnya jauh-jauh hari sebelum acara berlangsung.